Dedi Mulyadi terkejut mengetahui beban hutang yang ditinggalkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Tahun 2021 lalu, Pemprov Jabar ternyata memiliki utang sebesar Rp 3,4 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Saat ini selama masa kepemimpinannya, Dedi Mulyadi diharuskan membayar cicilan utang sebelum sea Rp 566 miliar hingga 2029.
“Kok bisa sampai saya selesai! Saya tidak meminjam uang secara semena-mena punya uang. Kata Dedi Mulyadi: “Uang yang havenya dipergunakan untuk apa dulu?
Dana Bantuan Interim (Dana PI) digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat meliputi jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan dan revitalisasi pasar.
Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang diklaim Ridwan Kamil dibangun menggunakan DPA sebesar Rp 1 triliun.
“Al jabibar dibangun dari dana Penerangan.” kata Dedi Mulyadi.
Meski memiliki kewajiban membayar utang, namun Dedi Mulyadi masih optimis bisa melakukan pembangunan secara masif setelah dilantik sebagai Gubernur Jabar nanti.
Dedi bertekad membangun infrastruktur, termasuk landasan pacu atau runway.
“Kita ingin membuat sistem landasan, bukan pesawat ya. Selain itu kita akan menciptakan juga tempat penyimpanannya. Seperti di Binamarga, Dishub, dan di tempat-tempat yang berstrategis pantai-pantai,” katanya.
Ia meminta bagian pendaratan dibuat dalam bentuk jalan beton sepanjang 2 kilometer.
“Diberikan jalan beton yang menghubungkan jalan-jalan [situs meu], sehingga lebih panjang,” katanya.
Landasan pesawat disiapkan dalam keadaan darurat bencana alam agar aman untuk mengirimkan bantuan.
“Aksesnya untuk runway pesawat dalam keadaan darurat, bencana alam, agar lebih fleksibel dan cepat, khususnya untuk pesawat kecil,” katanya.
Menurut rencana, landasan pacu dibuat sesuai dengan lebar dan panjang jalan yang telah ada.
“Jika kita tetap hanya menggunakan jalan umum di beberapa titik saja, lalu kita membuatnya seperti itu, saya tidak harus terlalu fokus hanya pada pesawat. Misalnya jalan di Jayanti Sindang Barang itu sudah lebar sekali, tapi hanya di pinggir laut yang sempit kita perkuat, terutama mobilisasi itu akan lebih cepat,” katanya.
Di samping itu, Dedi Mulyadi ingin meningkatkan aset untuk Dinas Kelautan.
“Dalam bidang kelautan, kepemilikan kapalkapal Provisi ini hampir semua muaranya dangkal. Perlu dilengkapi dengan inventaris barang yang dapat berlayar. Ketika ini, kita banyak menggunakan komponen dan harus memastikan bahwa semua saling terhubung dan dapat digerakkan kapanpun waktu,” kata Demul.
Terakhir, Dedi ingin membeli helikopter sebagai aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tentu saja kita harus membeli helikopter itu, bukan untuk gubernur, tapi untuk penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” jawabnya.
Dia mengatakan bahwa jika terjadi kebakaran hutan, tidak perlu lagi lama menunggu bantuan dari Basarnas.
“Jika ada kebakaran hutan, haruskah kita menunggu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Basarnas)? Namun, jika kita sudah punya udara digerakkan sebelum hutan seluas 4.000 hektare terbakar, maka dapat ditangani,” kata Dedi Mulyadi.
.
Saat itu dia mencari informasi pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Salah satunya adalah pemeliharaan Masjid Al Jabbar.
“Apa biaya perawatan Masjid Al Jabbar per tahun?” bertanya Dedi Mulyadi, melansir tayangan di KANG DEDI MULYADI CHANNEL.
Dijelaskan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemprov Jabar sebesar Rp42 miliar setiap tahunnya untuk pemeliharaan Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi mencurigai besaran anggaran tersebut.
Ia kembali melanjutkan pemborosan lain yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah.
“Apa utang yang belum dibayar?” tanya Dedi Mulyadi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat ternyata memiliki hutang berupa Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN) pada tahun 2021.
Pinjaman terbagi dalam dua termin, pertama sekitar Rp 2 triliun dan kedua Rp 1,1 triliun.
Dengan total utang pokok sebesar Rp3,4 triliun.
Yang harus dibayarkan Provinsi Jawa Barat adalah cicilan utang sebesar Rp566 miliar untuk setiap tahunnya.
Wajib membayar cicilan hingga tahun 2029.
Dedi terkejut saat tahu betapa beratnya beban utang cicilan saat dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
“Apakah saya sudah selesai? Saya tidak meminjam, tetapi tiba-tiba ada uang, tapi itu tanggung jawab pemerintah. Lalu apa yang saya gunakan untuknya?” terkejut Dedi Mulyadi.
Dikatakan oleh stafnya, utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, fasilitas keagamaan, revitalisasi pasar.
Bangunan Masjid Al Jabbar juga termasuk di dalam proyek pembangunan yang menggunakan dana pinjaman.
“Masjid Al Jabbar dari dana PPEN? Apakah Masjid Al Jabbar dibangun dari dana pinjaman yang merupakan sebagian dari besar dana tersebut? Berapa banyak dana yang digunakan untuk membangun Masjid Al Jabbar sebelumnya?” tanya Dedi.
Staf tidak dapat menjelaskan rincian jumlah anggaran utang yang digunakan untuk membangun Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi kemudian menyatakan bahwa utang tersebut harus dibayarkan.
“Saya bukan yang meminjam, tapi pemerintah lah, saya punya uang dari mana?” ucap Dedi.
Ia mengatakan, tidak menjadi masalah atas utang yang dipinjam pada masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.
Dengan baik, itu adalah untuk rencana pembangunan, apa lakukan?
Tetapi Dedi berharap utang tersebut dihapuskan.
“Boleh minta saya memutar ke pusat, utang-untung?” tanya Dedi.
“Oh, Tuhan, utang Jawa Barat seberapa besar? Rp3,4 triliun sekarang sudah mencapai tahun pembayaran cicilan ke-4, hapuskannya ya, saya ingin membangun jalan dan sekolah,” tambahnya.
Para staf menganggap utang itu sebagai beban berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sipnosis yang disampaikan kepada mantan Gubernur juga berpendapat demikian.
“Aha, jangan anggap ini dengan beban yang berat, semua beban itu ringan. Jangan ada masalah dengan utang Rp 500 miliar dari PPEN, mudah-mudahan pendapatan kita akan meningkat kelak,” katanya.
Dedi Mulyadi akan meningkatkan penghasilan pajak kendaraan bermotor agar rata-rata wajib daftar pajak (WDPJ) tak menjadi beban.
“Ih, tidak masalah PPEN Rp500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya naik dari Rp9 triliun menjadi Rp11 triliun, bisa dikatakan sudah lunas, Pak,” kata Dedi Mulyadi.
“Harus mengutamakan, perhatikan baik-baik, jangan lupa jalan yang lurus tidak memungut fee,” dikatakannya.
lainnya
Googlenews