Pramono Anung telah menyiapkan siri kejutan bila saja dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta nanti.
Pelelangan Gubernur DKI Jakarta akan diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2025 mendatang.
Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta untuk periode 2025-2029.
Seri radio berasal dari BBC yang dapat didengarkan di seluruh Dunia.
Pramono sendiri juga mengungkapkan cita-citanya yang ingin segera direalisasikan setelah mulai menjabat Gubernur Jakarta.
Taman 24 Jam
Pramono akan membuka beberapa taman besar di Jakarta 24 jam.
“Di Jakarta saat ini ada 2.554 taman. Semoga beberapa taman yang besar dapat segera dibuka 24 jam,” kata Pramono melalui Instagramnya @pramonoanung, Jumat (25/1/2025).
Politikus senior PDIP itu menerangkan taman-taman di Jakarta akan menjadi tempat rekreasi hingga berekspresi baru.
Saya akan membuka beberapa taman di Jakarta sebagai tempat rekreasi baru, tempat pertemuan baru, tempat berekspresi baru.
“Contoh seperti Taman Langsat di Kebayoran Baru, taman Tebet akan dibuka 24 jam,” jelasnya.
Untuk meningkatkan fungsi taman, Pramono akan melengkapi taman tersebut dengan pencahayaan yang baik serta tempat bagi pelaku usaha kecil independen (UMKM) untuk berjualan.
Aku akan membuka beberapa kebun di Jakarta menjadi tempat untuk rekreasi baru, tempat bersosialisasi baru, tempat berekspresi baru.
“Pada contoh di Taman Langst di Kebayoran Baru, Taman Tebet akan dibuka selama 24 jam. Karena UMKM baru akan diperbolehkan lagi, pasti akan dipasang CCTV, lalu lightingnya dibuat cukup terang dan benderag sehingga tidak ada kekhawatiran warga,” jelasnya.
100 Hari
Sebelumnya, Pramono telah membicarakan tentang program 100 harinya di Jakarta dalam unggahan Instagram-nya.
“Hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan kembali mengitari tempat-tempat tersebut dimana pada saat itu saya melakukan sosialisasi, survei perekaman dan kampanye,” kata publikus dari PDIP.
Dengan demikian, dia untuk menyelesaikan masalah yang mereka laporkan kepada warga Jakarta.
Permasalahan yang menjadi fokus diselesaikan meliputi Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat, Lansia, Jumantik, Difabel dan lain-lainnya.
Selain itu, Pramono Anung akan menyelesaikan persoalan yang sudah lama belum terselesaikan, antara lain tentang Kampung Bayam, Tanah Merah dan sebagainya.
Dia juga akan melanjutkan program-program yang disetujui oleh gubernur sebelumnya yang dinilai positif.
Ia mencontohkan bagaimana Kalijodo akan diperbaiki.
“FLOATlatih Jicum yang lain bakal saya sempurnakan. Said, ketika Floating JIS sudah baik, JISA akan menjadi tuan rumah ajang PERSIJA. Jalur Busway Timur rusak-tak rusak, saya akan langsung memperbaikinya, saya rasa keberhasilanku akan bermanfaat bagi masyarakat Jakarta,”gidaku.
Mengurangi Anggaran Rapat Rp 700 M
Sementara itu, Tim Transisi yang dibentuk oleh Pramono kembali datang ke Balai Kota Jakarta pada Jumat siang, tanggal 24 Januari 2025.
Pada pertemuan tersebut, Tim Transisi bersama Pemprov DKI Jakarta membahas mengenai alokasi anggaran yang mungkin dapat digunakan untuk mewujudkan program selama 100 hari kerja Pemerintahan Rencana.
“Minggu keduanya sudah kami mulai finalisasi koordinasi bersama OPD, dengan Tim Transisi,” kata Ima Mahdiah, Ketua Tim Transisi Badan Pemeliharaan dan Pemugaran.
“Sudah kami kumpulkan juga terkait porsi-porsi mana saja, anggaran mana saja yang mungkin dapat dimasukkan dalam program 100 hari kerja,” lanjutnya.
Seorang politikus PDIP yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan, ada anggaran Pemprov yang perlu dioptimalkan.
Ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Sebelumnya ketua (Badan Pengelola Keuangan Daerah) Pak Michael menyampaikan kita harus melakukan keringanan-keringanan MASSA penghematan, instruksi dari pemerintah pusat yang kemungkinan harus disisir kembali oleh dinas-dinas,” katanya.
IA menjelaskan, satu dari anggaran yang akan dipotong adalah anggaran biaya perjalanan yang dipergunakan untuk rapat di lingkungan Pemprov DKI bernilai Rp700 miliar.
Anggaran ini kemudian akan dipotong dan dialokasikan untuk menjalankan program pemerintah daerah lainnya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Terutama ada lima item yang akan kami alihkan untuk masyarkat yang sesuai untuk sasaran,” katanya.
)
