Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Sugardiman akan meminta tambahan anggaran, setelah ada pengurangan atau efisiensi 80 persen atau setara Rp 81 triliun, yang membuat anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp 29,5 triliun dalam APBN 2025.
Dody menyatakan akan meminta tambahan anggaran jika tuntutan Kementerian PU sangat besar ke depannya, terutama dengan adanya pembangunan IKN yang harus dilakukan.
Namun, dia menyatakan akan memaksimalkan terlebih dahulu anggaran yang tersedia setelah Inpres No 1 Tahun 2025 diterbitkan. Saat ini, dia mengakui bahwa ada beberapa program kerja yang harus dibatalkan.
Saya adalah orang yang terbiasa melakukan hal-hal dengan apa yang saya miliki. Saya membuat kebaikan dari apa yang ada, dan ketika sudah saya maksimal dengan apa yang saya punya, lalu muncul tuntutan yang lebih tinggi, maka saya hanya bilang, ‘Presiden, saya telah berusaha semampunya dengan sumber daya yang Bapak berikan, saya ingin bisa lebih dari itu,’ katanya ketika dibekingi di kompleks parlemen, Kamis (6/2).
Ketika ditanya berapa anggaran tambahan yang akan dikemukakan oleh Kementerian PU, Dody menjawab singkat dan berkelakar mengatakan bahwa bila diperbolehkan, dia akan meminta Rp 1.000 triliun.
“Kalau bisa Rp 1.000 triliun, mengapa tidak? Kalau sudah bisa, saya tidak tahu,” kata Dody.
Dody menjelaskan bahwa setelah potongan anggaran, Kementerian PU harus meminta izin Komisi V DPR dalam Pertemuan Kerja yang dilaksanakan hari ini, baru kemudian meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir anggaran.
“Setelah disetujui, ada rekomendasi spesifik, nanti kami minta mensiasati pemblokiran, baru kemudian kita akan mereformulasikan kembali mana yang mungkin bisa diedit untuk kemudian mendukung masyarakat luas,” jelasnya.
Dan kontrak bertahun yang bersumber dari dana rupiah murni, pembatalan pembelian alat berat, serta penggunaan dana darurat yang efektif dan efektif.
Cara ini efektif dalam mengurangi belanja ATK. Kegiatan seremonial dan seminar luring juga mengumpulkan biaya yang dapat diselamatkan untuk menggunakan pada kegiatan yang lebih prodiktif.
Beberapa hal terkait efisiensi lainnya yang akan dilakukan yaitu penghapusan belanja kehumasan, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja nonoperasional.
Dody menjelaskan efisiensi tersebut bahwa dana sisanya Kementerian PU saat ini sebesar Rp 29,57 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp 6 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur prioritas.
