Ditaksir akan menimbulkan kerugian pada bisnis maskapai hingga perhotelan. Kegiatan pemerintah, terutama perjalanan dinas, memberi kontribusi signifikan terhadap penghasilan sektor jasa itu.
Asosiasi maskapai penerbangan nasional, Indonesia National Air Carriers Association (INACA), menyatakan bahwa keringanan biaya perjalanan formal dapat berdampak pada jumlah penumpang kelompok pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
, dikutip Rabu (29/1/2025).
Dia mengatakan divisi pemerintahan, terutama perjalanan dinas, memberi kontribusi sekitar 30%-35% terhadap industri penerbangan.
Menurutnya, maskapai yang paling berpotensi terkena dampak kebijakan efisiensi pengeluaran perjalanan dinas adalah maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan badan usaha milik negara (BUMN).
:
“Tentu yang memiliki potensi terdampak besar pada moda transportasi nasional seperti maskapai-maskaapi milik negara, seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air,” kata Bayu.
Sementara itu, industri pariwisata dan kuliner juga mulai bersiap mengantisipasi penurunan bisnis yang disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah. Pengusaha hotel dan restoran pun akan mengambillangkah efisiensi maupun penyesuaian untuk tetap menjaga bisnisnya.
:
Direktur Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Hal ini membuat catatan adalah, karena tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Jika terjadi penurunan aktivitas di daerah-daerah tersebut, pengusaha kemungkinan akan menunggu sementara aktivitas kerja pekerja harian maupun merekrut pekerja baru. Padahal, sektor ini memberikan kontribusi positif terhadap pembukaan lapangan kerja.
.
Penurunan bisnis hotel dan restoran, menurutnya, juga akan memberikan dampak lama ke pendapatan asli daerah (PAD).
“Ya, memang pasti PAD-nya akan mengalami penurunan di setiap kota karena pajak hotel-restoran merupakan lima besar [sumber] pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Secara khusus, lewat Perpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Dua alokasi anggaran yang dipotong yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Prabowo meminta kementerian melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial. Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat paling sedikit adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Presiden nominatif nomor satu di Indonesia itu memerintahkan kepala daerah untuk membatasi kegiatan seremonial. Dia bahkan meminta potongan belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
