Pemerintah Jepang siap memberi uang sekitar 4,8 juta yen atau sekitar Rp 500 juta kepada orang-orang baru yang mau tinggal dan menetap di daerah pedesaan.
Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari Program Peremajaan Wilayah di negara tersebut.
Senin (13/1/2025), inisiatif ini dirancang untuk memberikan kehidupan baru di wilayah-wilayah yang lebih tenang di Jepang, pasca penduduk setempat berpindah ke kota metropolitan seperti Tokyo dan Kyoto.
Fenomena ini juga diperhatikan oleh Seven Seas Worldwide, perusahaan global yang spesialis dalam relokasi dan pengiriman internasional.
“Banyak remaja Jepang yang tidak ingin repot-repot mencari pembeli saat they mewarisi rumah keluarga yang sudah tua,” kata Kepala Operasi Seven Seas Worldwide, Wayne Mills.
“Ada ratusan rumah pedesaan tradisional Jepang yang menawarkan lokasi, ruang, dan arsitektur yang menakjubkan yang akan ditinggalkan kosong saat ini,” tambahnya.
Bisa meningkatkan perekonomian daerah
Miliena anggap hal ini sebagai kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang memiliki jiwa petualang.
Dilihat dariВоUU selain keuntungan pribadi, program ini membawa kejayaan baru bagi desa-desa Jepang dan sangat mungkin membuat kondisi perekonomian meningkat.
“Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk mendapatkan salah satu dari properti yang sangat luar biasa ini dan memulai petualangan baru yang sangat menakjubkan,” kata dia.
Anda akhirnya memperoleh bagiannya yang baru dan bantuan, sementara perekonomian lokal menikmati dorongan yang sangat dibutuhkan,” sambungnya.
Salah satu tempat yang dapat dikunjungi bagi Anda untuk bergabung dalam skema ini adalah kota kecil nelayan Takahama.
Kota ini Terletak di Prefektur Fukui, desa yang indah ini terkenal dengan pantainya yang menakjubkan.
Namun, hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai cara mengikuti program tersebut, termasuk apakah program ini hanya boleh diikuti oleh warga Jepang saja atau bisa diikuti oleh warga negara asing juga.
Krisis populasi di Jepang
Keterpadatan penduduk di desa-desa Jepang juga berkebalikan dengan tren populasi stabilasi, penurunan populasi penduduk Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
(30/10/2024), Perdana Menteri Fumio Kishida mengungkapkan tentang banyaknya pengurangan populasi di Jepang pada 2023.
Karena mencapai sepuluh belas puluh delapan juta orang pada tahun delapan di abad kedua puluh satu, jumlah penduduk Jepang telah mengalami penurunan signifikan.
Tidak hanya itu, diperkirakan populasi usia kerja akan menyusut hingga 19 juta orang antara tahun 2023 dan 2050.
Menanggapi krisis ini, pemerintah Jepang telah mencoba beberapa cara, termasuk memberikan insentif kepada ibu hamil sebesar 100.000 yen atau sekitar Rp 10,5 juta.
Selain itu, Jepang juga meningkatkan jumlah imigran muda yang diberi izin masuk ke dalam negara itu untuk menambah tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada kavaleri ekonomi.
Reformasi ini tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Eropa yang mengalami penurunan populasi, dan sebagian besar masyarakat Jepang tampak puas dengan perubahan imigrasi.
Peningkatan dukungan bagi imigran yang pindah ke Jepang akan menjadi sangat penting bagi upaya negara ini untuk menarik lebih banyak pemuda dari luar negeri dan menyelesaikan krisis populasi negaranya.
