Dedi Mulyadi Beri Pilihan ke SMA Swasta: Serahkan Ijazah atau Bantuan Rp 600 M Dihentikan

  • Whatsapp

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta sekolah swasta memilih cara penyerahan ijazah yang tertahan. Menurut dia, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan kepada sekolah swasta sebesar Rp 600 miliar per tahun.

Sedangkan jumlah tunggakan ijazah siswa yang tertahan diperkirakan mencapai Rp 640 miliar.

Melalui telepon, Minggu (2/2/2027)

Dedi menjelaskan bahwa jumlah siswa yang belum mengambil ijazahnya karena ada gaji yang tertunggak mencapai 320 ribu orang. Lama waktu yang mengantre untuk mengambil ijazahnya paling lama tujuh tahun.

“Dengan berapa bilangan sih (pembayaran tunggakan yang diharapkan)? Jika rata-rata masing-masing orang membayar Rp 2 juta, maka tunggakan Rp 640 miliar,” kata Dedi.

Menurut Dedi, pertanyaan yang timbul adalah mengapa pemerintah pusat tidak membantu sekolah swasta? Dia mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan sebesar Rp 600 miliar setiap tahunnya.

“Dibuktikan semestinya tak usah ditahan, kita orang bantu Rp 600 miliar per tahun,” kata Dedi.

Hanya saja, lanjut dia, bantuan tersebut banyak ketidakadilannya. Banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayar mahal, masihлашk dimalakukan juga. “Semestinya itu tak terjadi,” tegas dia.

Pemprov berkeinginan untuk menyalurkan pembayaran tunggakan siswa mencapai sebesar Rp 640 miliar. Namun, hal itu akan dilakukan denganteams kata atau perikatan tertentu.

“Kita membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat,” katanya.

Perundingannya, jelas Dedi, bantuan sejumlah uang Rp 600 miliar diberikan kepada sekolah setiap tahun. Namun dengan perhatian, ijazah harus dikembalikan segera kepada siswa.

“Jika tidak mau dikembalikan, maka dana bantuan (600 miliar rupiah) akan dihentikan dan diganti dengan program beasiswa bagi masyarakat miskin yang lulusan sekolah swasta,” jelasnya.

Dedi mengatakan, sekolah swasta tinggal memilih di antara dua opsi tersebut. Sekolah tetap mendapatkan uang sebesar Rp 600 miliar, atau fell skemanya kedua yakni bantuan diubah untuk masyarakat berpendapatan rendah sehingga bantuan tidak diberikan kepada sekolah, melainkan kepada siswa.

“Tetapi uang tersebut tetap ditransfer ke sekolah atas nama siswanya,” ujar Dedi.

Dedi mempersilakan kepala sekolah swasta untuk memilih skenario mana. “Mari kita bicarakan bersama,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan audit penggunaan kelengkapan bantuan senilai Rp 600 miliar tersebut. Hal ini untuk membangun semangat transparansi, bahwa bantuan tersebut nyata memberikan manfaat bagi warga Jawa Barat, terutama masyarakat kurang mampu.

“Karena siswa yang mampu membayar sekolah sendiri, sumber daya dari pemerintah pusat juga diserap, ditambah bantuan dari dukungan BPMU tingkat provinsi, dan siswa juga membayar sendiri,” katanya

Related posts