Dedi Mulyadi bingung biaya konsumsi rapat ASN (Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga Rp1,3 M.
Angka ini sebenarnya berlawanan dengan rencana Dedi Mulyadi dan tidak sesuai dengan materi Debat Cagub Jabar.
Padahal Dedi Mulyadi menetapkan pemerintahan elektronik yang dimana semua kegiatan berbasis digital.
Rasa kecewa ini sebenarnya sudah dinyatakan Dedi Mulyadi saat debat Calon Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada 2024 yang lalu.
Ia terheran-heran, meski pengguna teknologi digital, tetapi rapat dan pertemuan masih digelar secara langsung atau tatap muka.
Dalam kegiatan semacam itu, Dedi Mulyadi mengatakan akan menelan banyak biaya, mulai dari pengeluaran untuk makanan sampai biaya sewa gedung.
Benar saja, dalam pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, anggaran tersebut masih terlihat sangat besar.
Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp215 miliar.
Belanja pegawai Rp36,5 miliar
Belanja barang dan jasa senilai Rp162 miliar
Belanja modal Rp13,1 miliar
Belanja hibah Rp3,4 miliar
“Tanya belanja barang mana yang dibeli. Tujuan dari kalimat itu barang dan jasa supaya tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan itu menjadi aset,” katas dia.
“Maka uang yang digunakan untuk membeli menjadi aktiva dan investasi, konsep pemerintahan digital itu sedang dilakukan. Lalu apa apa saja barang-barang yang dibeli?” tanya Dedi Mulyadi.
Dalam keterangan, Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menjelaskan bahwa belanja barang berisi makanan dan minuman, bekas kenangan, serta peralatan kantor.
Berikut ini rinciannya:
Belanja makan minum rapat sebesar Rp1,3 miliar
Belanja souvenir Rp649 juta
Menghabiskan biaya makan minum tamu sebesar Rp312 juta
Beli perabot meja kerja seharga Rp189 juta
Alat listrik Rp180 juta
Berikut ini Rincian itu mengapa Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.
Dia tidak berharap, meski bermetamorfosis menjadi pemerintahan daring, namun biaya untuk acara rapat dan tanggung jawab kantor masih sangat tinggi.
“Sudah penerapan gcoords yang lengkap dan sukses dengan birokrasi pemerintahan berbasis elektronik masih belum dapat mengurangi peningkatan jumlah rapat dan makan minum,” kata Demul.
Ia bercerita ketika debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah diutarakan.
Saat membahas topik ini, saya mengatakan bahwa sebagai berbasis informasi komunikasi, anggaran untuk makan dan minum harus menurun, anggaran untuk rapat harus menurun, anggaran sewa gedung harus menurun, dan anggaran ATK juga harus menurun.
Dengan ini dinaikkan sampai Rp200 miliar, belanja lain menurun Rp500 miliar.
“Ikuti trend dengan orang, apabila banyak orang suka pesan online, berbelanja online akan meningkat,” tutur Dedi Mulyadi.
Awalnya, Dedi Mulyadi mengaku ingin menghapus dana untuk pakaian dinas dan perjalanan ke luar negeri.
Berbeda dengan sebelumnya, pria yang dikaribkan dengan sapaan Kang Dedi ini ingin menghapus semua anggaran biaya pakaian dinas dan perjalanan di luar negeri Gubernur Jawa Barat.
Artinya saat nanti ia menjabat sebagai Gubernur Jabar, Dengarkan Dedi tidak mau menerima anggaran untuk baju seragamnya sampai biaya perjalanan luar negeri.
Kepada pegawainya yang menangani APBD dan anggaran Daerah Jawa Barat, Kang Dedi menyampaikan rencana anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.
#no-diperduli-duit-belanja-pequngan
“Tentu, Bapak anak yatim ingin Lebaran?” kata Dedi Mulyadi, diungkapkan dalam tayangan video di channel YouTube-nya, Selasa (4/2/2025).
Saat nanti dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengatakan dia tidak perlu meminta dana dari Pemprov.
Dia ingin menjahit pakaian kerja sendiri.
Saya ingin dilantik sebagai Gubernur, bajuku sendiri dibuat sendiri, saya tidak meminta dan tidak perlu diganti.
“Aku akan mengabisikan anggaran baju saya, hapuskan, dan menambahkannya ke belanjaan infrastruktur. Sepatu saya tidak perlu, saya sudah punya, dan saya akan hapus dasi ini dan jaket juga,” kata Dedi.
Dedi Mulyadi sendiri mengakui bahwa temannya punya banyak baju yang bisa digunakan untuk agenda Pemprov Jabar nantinya.
Kang Dedi meminta alokasi dana pakaian formalnya dihapus dan dialokasikan untuk hal yang lebih penting, yaitu biaya infrastruktur.
“Di anggaran rumah tangga Gubernur itu ditiadakan anggaran untuk pakaian dinas Gubernur, belilah pakaian itu sendiri, aku memiliki banyak baju, lalu hapuslah pak.
“Yang spesifik untuk pembelian pakaian resmi Gubernur, silakan dihapus saja, saya sudah punya baju sendiri dan malah cukup banyak,” kata Dedi.
Bukan hanya persuade berpakaian formal, Kang Dedi juga meminta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Wali Kota Jabar dirubah total.
Mendengar permintaan Bapak Dedi, si bawahannya pun tampak kaget.
“Ada perjalanan dinas luar negeri tidak? (tanda tanya) Gabung,” kata Kang Dedi.
“Bapak tidak akan ke luar negeri?” tanya pegawai.
“Apa maksudnya? Juga tidak bisa berbahasa Inggris, saya tidak tahu,” kata Kang Dedi.
Selain anggaran dinas luar negeri, Kang Dedi juga meminta anggaran untuk perjalanan dinas dalam negeri ikut dikurangi.
“Perjalanan dinas di dalam negeri dikurangi, sesuai impres, dipotong 50 persen. Aman,” papar Kang Dedi.
Dedi Mulyadi kemudian meminta biaya untuk seremonial berbagai acara Gubernur Jabar diarahkan untuk dikurangi sebanyak mungkin.
Dengan peluncuran Kawah Purbakala, Kang Dedi meminta agar para pegawainya tidak perlu datang di satu tempat, misalnya di hotel.
Kang Dedi merencanakan untuk mengumpulkan para pegawainya pada sesi daring.
Sementara ini kita kupanggil kegiatannya. Kita fokuskan pada pembelian yang lebih penting dulu. Soal kegiatan seremonial Gubernur, istilah itulah sudah cukup.
Dibelanjakan contohnya pereboisasan daerah oleh Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya upacaranya Rp 500 juta, menebun pohonnya Rp 70 juta, tapi setelah itu pohon-pohon mati dimakan oleh rusa.
“Udah aja, jangan khawatir, fokus aja pada tujuan pokok saja,” tutur Kang Dedi.
Peresmian (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat) tetap dilakukan di Gedung Pakuan, seremonial (dengan para pejabat) melalui Zoom, telah selesai.
“Apakah sekarang kita telah memiliki teknologi digital, mengapa perlu kumpul di tempat yang sama? Cukup gunakan Zoom, berarti kita tetap tinggal di masing-masing kantor/kantor, perintah sudah dapat dijalankan, mengapa perlu kumpul lagi?” tambahnya.
Tidak hanya peresmian Gubernur, Kang Dedi juga meminta agar seremonial lain di Pemprov Jabar mengalami penurunan.
(Datang berpesta) menggunakan motor sendiri, peresmian, ambil pesanan, apa susahnya sih? Murah. Makan pakai pabrikan sudah selesai.
“Misalnya kita hadiri acara peresmian sekolah, nggak harus mengeluarkan biaya besar, kita sudah ada, potong kertas, sudah tidak perlu pasang tenda,” kata Kang Dedi.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google Berita
